Membuka Ruang Partisipasi Masyarakat

Barangkali benar apa yang dikatakan oleh Thomas L. Frideman dalam bukunya The World Is Flat, dunia sekarang ini tidak lagi bulat tapi sudah datar, orang India bisa bekerja untuk perusahaan Amerika, tidak perlu pindah ke Amerika, cukup di India, bahkan di rumahnya sendiri, dan kemajuan teknologi yang membuat dunia ini datar, semua bisa berkomunikasi dan mengakses data dengan cepat, tidak terbatas oleh waktu dan ruang.

Kemajuan teknologi informasi ini sudah dimanfaatkan betul oleh sebagian masyarakat, namun sepertinya belum bisa dimaksimalkan oleh instansi pemerintahan di Banten, untuk mendobrak kekakuan birokrasi, tak heran bila hanya untuk pertanyaan kecil saja bagaimana kita membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) harus bertanya pada tetangga yang tahu, atau melangkahkan kaki ke kelurahan.

Sementara itu, kita masih kebingungan kemana mencari data tentang lahan kritis di Banten?Jumlah sekolah?Angka buta aksara, dan lain-lain, dimana kita bisa mendiskusikan bagaimana kita bersama-sama memberantas buta aksara di Banten, apakah masyarakat dari berbagai pelosok Banten Selatan, Utara, Barat dan Timur, harus dikumpulkan dalam sebuah ruangan, untuk membahas satu persoalan?

Memang bertatap muka diperlukan, namun kalau setiap menggali informasi harus begitu, bagaimana dengan masyarakat yang tidak bisa ikut serta dalam pertemuan itu?Pemerintah harus membuka paradigma persoalan yang terjadi di Banten ini, tidak akan bisa diselesaikan oleh Pemerintah saja, tidak juga oleh kelompok-kelompok kerja, tapi harus ada partisipasi semua masyarakat, karena mereka yang mengetahui, dan merasakan persoalan.

SMS

Seorang penduduk yang berada dipelosok Banten, tidak perlu menunggu berlama-lama, hanya untuk mengabarkan sesuatu pada pacar, teman, keluarga, bila ingin irit pulsa, tinggal kirimkan saja pesan lewat Short Message Service (SMS) dan tak lama kemudian, dia pun tersenyum, manyun atau menangis, karena sudah mendapatkan balasan. Mungkin, tidak puas dengan SMS, maka jari-jari pun bermain memencet tombol-tombol angka, lalu “Hallo,” dan kemudian terserah anda.

Penggunaan layanan sms untuk kritik dan saran, itu telah dimanfaatkan oleh media massa lokal di Banten. Pemerintah sebenarnya bisa membaca dari media massa, namun karena media massa juga mempunyai keterbatasan, setidaknya keterbatasan waktu, sekarang kirim besok baru diterbitkan, baiknya pemerintah juga membuka layanan yang sama, misalnya untuk kritik, saran dan masukan terhadap dinas pendidikan silahkan ketik 0813000xx, dari dinas pendidikan itu disebarkan lagi ke sub bagian, bila perlu ada layar khusus yang bisa dilihat oleh bagian yang berwenang, untuk direspon.

Layanan SMS itu, bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi, juga tingkat Kabupaten/kota, Kecamatan, sampai kelurahan, salah satu kelurahan di Jakarta telah sukses membangun partisipasi masyarakatnya dengan membuka layanan SMS, yang disambungkan ke bagian yang terkait, masalah ketertiban ke bagian ketentaraman dan ketertiban kelurahan, dan sebagainya.

Email, Blog dan Web

Seorang penduduk, bangun pagi dan dia pun ingin melaporkan hasil pekerjaannya, sementara dia sedang liburan di Bali, dan dia ingin segera mengetahui respon atasannya, tinggal buka internet, kemudian dia kirimkan lewat surat elektronik atau email.

Masyarakat yang ingin mengetahui kinerja pemerintah tentu bisa mengirimkan saran, dan kritiknya, lewat email, namun sepertinya kondisi itu belum dimanfaatkan secara maksimal, oleh pemerintah.

Seorang penduduk mengetik beberapa hal yang kiranya dia rasakan perlu untuk dikabarkan, baik tentang kehidupannya maupun pemikirannya, lalu kemudian ditampilkan dalam blog, selanjutnya google akan ikut membantu menyebarluaskannya.

Bila, kurang puas dengan blog, dia bisa buat situs world wide web (www), dan dimanapun, kapanpun dengan fasilitas internet orang bisa mengakses, dan kemudian kalau mau meresponnya tinggal ketik bla-bla-bla, dalam bagian komentar.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, sebenarnya sudah membuat situs, untuk Provinsi bisa buka www.banten.go.id, sejumlah dinas juga sudah membuat. Namun, sepertinya tidak dikelola dengan baik, terkesan situs yang dibuat oleh pemerintah asal buat, susah kita menemukan hasil dan rencana pembangunan yang akan dilakukan pemerintah, begitu dengan Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan.

Selain itu, situs pemerintah belum bisa dimanfaatkan sebagai ruang dialog dengan pembacanya, memang ada ruang untuk komentar, namun sepertinya masyarakat menganggap percuma, karena menganggap tidak akan mendapat respon balik. Kondisi itu, tidak jauh beda dengan situs pemerintah Kabupaten atau Kota, kecamatan masih jarang yang punya, lebih-lebih desa dan kelurahan.

Lebih parah lagi situs DPRD Banten Net, yang dulu dicari-cari sebagian masyarakat, untuk mencari kegiatan dan apa yang dilakukan oleh anggota dewan malah sekarang offline, kenyataan itu hanya membuat masyarakat buta terhadap kinerja anggota DPRD, kecuali berdasarkan informasi media massa.

Saya membayangkan, kalau sampai tingkat desa sudah membuat situs minimal ngeblog, bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakatnya, masyarakat dari luar pun bisa mengetahui potensi yang ada di desa tersebut. Bisa menjadi promosi murah meriah.

Teknologi informasi memang telah membuat kemudahan-kemudahan, tapi susah kalau sementara ini kita masih terlelap, lebih-lebih pertanyaan infrastuktur yang belum siap, kalau belum siap mengapa tidak dibangun dari sekarang, sementara orang sudah bergegas memanfaatkannya.